Tahun ini menandai penyelenggaraan SEP yang ke-15 dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah program tersebut. Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan bangga menjadi tuan rumah Student Exchange Program tahun ini, dengan total 45 peserta dari lima universitas mitra: Fakultas Hukum University of Malaya (Malaysia), Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara (Malaysia), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang), Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (Denpasar), dan Fakultas Hukum University Da Paz (Timor Leste).
SEP menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai isu-isu aktual dari sudut pandang multidisiplin. Tahun ini, tema yang diangkat adalah “The Role of Law in Sustainable Development: Addressing Local Realities, Aligning International Goals.” Tema ini dipilih berdasarkan kesadaran bahwa pembangunan yang besar-besaran sering berlangsung tanpa mempertimbangkan upaya menjaga keberlanjutan. Karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi mengupayakan kerangka hukum yang mampu menjamin keberlanjutan masyarakat dalam jangka panjang.
Untuk mempertajam analisis, para peserta akan mengikuti diskusi mengenai sistem hukum di Indonesia, kerangka regulasi sektor keuangan terkait SDGs, serta pembelajaran melalui perspektif Kasepuhan Pasir Eurih mengenai pengakuan hak-hak masyarakat adat. Program ini terlaksana melalui kerja sama dengan Working Group of ICCAs Indonesia (WHII), sebuah lembaga yang berfokus pada penguatan hak-hak masyarakat adat dan konservasi berbasis kearifan lokal.
Untuk memperluas cakrawala, SEP tahun ini juga menghadirkan para akademisi terkemuka: Prof. Eddy Pratomo (Fakultas Hukum Universitas Pancasila); Prof. Tubagus Achmad Darodjat (Fakultas Hukum Rajamangala University of Technology, Thailand); Dr. Muhammad Fikri Othman (Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara, Malaysia); dan Bono Budi Priambodo, Ph.D. (Amsterdam Institute for Social Science Research, Belanda) untuk mendiskusikan tema SEP 2025 secara lebih mendalam.
Diskusi ini akan bermuara pada konferensi mahasiswa berbasis Model United Nations (MUN), di mana setiap delegasi akan menyampaikan pandangan mengenai tema SEP berdasarkan perspektif negara masing-masing. Selain itu, SEP juga menjadi ruang untuk mempererat persatuan dalam keberagaman. Karena itu, selain kegiatan akademik, peserta juga akan mengikuti kunjungan akademik ke sejumlah lembaga, seperti Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi. Seluruh agenda ini diselenggarakan oleh Komite Fakultas dengan dukungan Komite Mahasiswa SEP 2025, dan sejalan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama 6, Fakultas Hukum Universitas Pancasila akan terus berkomitmen menyelenggarakan agenda akademik dengan cakupan internasional yang lebih luas ke depannya.
