Promosi Doktoral Dr. Erwandy dan BrigJen Pol. Dr. Riki Yanuarfi, S.Ag., S.H., M.Si. dari Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Pancasila

Universitas Pancasila kembali menghasilkan lulusan Doktor Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi dalam sidang terbuka, Dr. Erwandy, M.M dan BrigJen Pol. Dr.  Riki Yanuarfi, S.Ag., S.H., M.Si. , keduanya resmi meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi serta menjadi lulusan Doktor ke 163 dan 164. Promosi ini menjadi momen istimewa karena Dr. Erwandy, M.M. yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Pangkalpinang pada sidangnya dihadiri walikota pangkalpinang beserta jajarannya, Serta BrigJen Pol. Dr.  Riki Yanuarfi, S.Ag., S.H., M.Si. yang menjabat sebagai Kepala BNNP Sumatera Barat pada sidang promosinya dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom dan relasi lainnya (24/02)

Dr. Erwandy berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Whistleblowing Internal Audit Model dengan Social Influence sebagai Pemoderasi (Empirical Research APIP pada Inspektorat Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”. Dalam penelitiannya, Erwandy menekankan pentingnya auditor internal untuk berani mengungkap permasalahan yang ditemukan selama proses audit. Ia juga menyoroti peran intervensi sosial, seperti kampanye kesadaran dan pelatihan etika, dalam mendorong perilaku whistleblowing di kalangan auditor internal.

Dihari yang sama, BrigJen Pol. Dr.  Riki Yanuarfi, S.Ag., S.H., M.Si. pada disertasinya yang berjudul Agilitas Organisasi BNN di Era Revolusi Industri 4.0. Ia menyebutkan bahwa sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi BNN. Salah satunya adalah soal keterbatasan anggaran. “Saya selaku anggota dan personel BNN berupaya melihat dan menguji apakah organisasi BNN sudah agile atau tidak? Karena dengan perubahan pada revolusi industri saat ini, BNN dituntut harus agile,” ujarnya  

Menurut Dr. Riki, tantangan ke depan soal kejahatan narkotika bukanlah kejahatan biasa, tapi kejahatan extraordinary crime. “Untuk itu dituntut performa BNN harus baik dan hijau, sehingga apa? Sehingga bagaimana BNN bisa menekan angka peredaran narkoba di Indonesia,” ujarnya.   Ricky berpendapat, Kepala BNN Kota maupun Kepala BNN Provinsi harus bisa menjaga performa baik dalam masyarakat di era 4.0 ini.

Bagikan:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ketik Pencarian

Mencari