Jakarta, Oktober 2025 — Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila kembali menorehkan capaian akademik yang membanggakan melalui kelulusan enam mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum. Mereka adalah Dr. Rr. Utji Sri Wulan Wuryandari, S.H., M.H., Dr. Suryanto Siyo, S.H., M.H., Dr. Andy Irmanto, S.H., M.H., Dr. Usman Heri Purwono, S.H., M.H., Dr. Muhammad Anwar, S.H., M.H., dan Dr. Usman, S.H., M.H.
Keenam promovendus tersebut berhasil menyelesaikan proses akademik dengan hasil yang sangat memuaskan setelah melalui tahap penelitian mendalam, ujian tertutup, hingga ujian terbuka yang dihadiri oleh dewan penguji dan civitas akademika FHUP. Hasil penelitian mereka memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum, pembaharuan kebijakan, dan penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
Keberhasilan ini merupakan komitmen berkelanjutan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam menghadirkan pendidikan hukum yang unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Diharapkan, para lulusan Program Doktor Ilmu Hukum FHUP dapat menjadi pembaharu hukum yang visioner, inovatif serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem hukum nasional dan pengembangan keilmuan di tingkat global.
Dengan bertambahnya enam Doktor baru, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Pancasila semakin memperkuat reputasinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang konsisten melahirkan ilmuan hukum berintegritas, berpikiran kritis, dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Capaian ini juga menjadi dorongan bagi seluruh sivitas akademika untuk terus mengembangkan tradisi keilmuan yang produktif, inovatif, dan relevan dengan tantangan hukum masa kini.
Melalui semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Pancasila terus berupaya mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berperan aktif dalam membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan, berkeadaban, dan berpihak pada kemanusiaan.
