”
Seminar ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Eddy Pratomo, SH., M.A dan dilanjutkan sambutan Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MH., MM. dengan keynote speech oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan tema “Membangun Kolaborasi Akademisi dan Praktisi untuk Sistem Perundang-undangan di Indonesia”. selenggarakan di Aula Nusantara Fakultas Hukum Universitas Pancasila lantai 4 pada tanggal 23 Oktober 2025
Seminar Publik dilaksanakan dengan format diskusi panel. Diskusi Panel akan menghadirkan lima narasumber dan dipandu oleh Moderator: Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H. Dosen FH Universitas Pancasila dan Bendahara ASIPPER :
1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
2. Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si. (Direktur Jenderal Perundang undangan Kementerian Hukum RI)
3. Cahyani Suryandari, S.H., M.H. (Ketua DPP Ikatan Perancangan Perundang-undangan Indonesia dan Staf Ahli Menko Kumhimipas RI)
4. Dr. Aan Eko Widiarto (Dekan FH Universitas Brawijaya dan Sekretaris ASIPPER)
5. Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M (Pendiri STH Indonesia Jentera dan Partner Assegaf Hamzah & Partners)
Seminar Nasional Konferensi Nasional ASIPPER Tahun 2025 dengan tema “Membangun Kolaborasi Akademisi dan Praktisi untuk Sistem Perundang-undangan di Indonesia” diselenggarakan sebagai forum akademik untuk mempertemukan gagasan, pengalaman, dan strategi dari berbagai pemangku kepentingan. Melalui forum ini diharapkan lahir pemikiran kritis dan konstruktif dalam membangun sistem perundang-undangan nasional yang lebih baik, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan publik. ASIPPER sebagai wadah pengajar ilmu perundang-undangan berkomitmen menjadikan kegiatan ini sebagai ruang kontribusi nyata bagi kemajuan hukum nasional dan penguatan praktik pembentukan peraturan yang berkualitas di Indonesia.
Seminar Nasional ini merupakan bagian dari Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan (ASIPPER) Tahun 2025, memiliki tujuan untuk menjadi wadah atau forum untuk berdiskusi, menyampaikan dan membahas gagasan mengenai situasi perundang-undangan di Indonesia secara terbuka.
